Pertentangan Sosial dan Integrasi Masyarakat

Didalam kehidupan bermasyarakat adalah suatu hubungan antar individu-individu maupun antar kelompok dan golongan yang terjadi dalam proses kehidupan. Hidup bermasyarakat juga berarti kehidupan dinamis, dimana setiap anggota masyarakat salaing berinteraksi, member dan menerima (take and give). Hubungan antar individu ini pun diikat oleh ikatan yang berupa norma serta nilai-nilai yang telah dibuat bersama para anggota. Norma dan nilai-nilai inilah yang menjadi alat pengendali agar para anggota masyarakat tidak terlepas dari rel ketentuan yang telah disepakati itu. Solidaritas, toleransi dan tenggang rasa adalah bukti kuatnya ikatan itu. Sakit salah satu anggota masyarakat akan dirasakan oleh anggota masyarakat lainnya. Dari hubungan seperti itulah lahir keharmonisan dalam hidup bermasyarakat.

Pada kenyataannya tidak semua masyarakat membentuk sebuah harmonisasi. Pada kondisi-kondisi tertentu hubungan antara masyarakat diwarnai berbagai persamaan. Namun sering juga didapati perbedaan-perbedaan, bahkan pertentangan dalam masyarakat. Hal-hal seperti itulah yang menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Seperti contoh yang terjadi konflik sosial di Provinsi Papua. Perang suku atau lebih tepat disebut pertikaian antarsuku merupakan salah satu bentuk konflik yang lazim terjadi dalam kehidupan di Papua, setidaknya sampai tahun 1987. Pada sepuluh tahun belakangan ini, tampak ada gejala timbulnya pertikaian antarsuku dalam bentuk yang lebih kompleks, sebagai contoh sebagaimana kejadian di Timika yang banyak dimuat dalam berbagai berita mass media cetak maupun elektronik pada akhir tahun 2006. Gejala timbulnya pertikaian antar suku-suku di Papua kini bukan hanya akibat struktur sosial budaya setempat, melainkan bisa terjadi akibat mengakarnya faham kago (ratu adil") yang secara psikologis membentuk perilaku konflik ketimpangan pembangunan dan kehidupan sosial ekonomi. Analisis konflik sosial dan penanganannya dibangun dari sebuah teori psikologi sosial dengan pendekatan antropologi yang sederhana tetapi diperkuat dengan penjelasan asal mula terjadinya perbedaan kepentingan yang dipersepsikan oleh pihak-pihak yang berkonflik serta konsekuensinya terhadap pemilihan strategi penanganan pertikaian. Hal ini didasarkan pada kerangka pikir tentang dampak kondisi sosial budaya terhadap perilaku sosial. 

Pada keadaan ini, seharusnya masing-masing suku yang ada di Provinsi Papuan memiliki sebuah proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memilki keserasian fungsi. Dengan adanya keserasian fungsi, maka akan terjalin hubungan sosial yang saling menguntungkan dan harmonis.